Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kualitas udara dan kesehatan warga. Permintaan ini menyusul laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi keberadaan asap di wilayah Jakarta melalui citra satelit.
Peringatan BMKG dan Respons Legislator
Hardiyanto Kenneth menyoroti laporan BMKG pada Jumat (16/10) yang memasukkan DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak asap karhutla berdasarkan pemantauan citra satelit. Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, laporan tersebut memerlukan respons serius, namun harus tetap didasarkan pada data dan hasil pemantauan yang akurat.
Ia menjelaskan bahwa deteksi asap melalui citra satelit tidak serta-merta mengindikasikan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk bertindak berdasarkan data yang valid, sembari tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak langsung menyimpulkan kualitas udara Jakarta memburuk hanya berdasarkan citra satelit, namun juga tidak boleh mengabaikan potensi risiko yang mungkin timbul jika asap tersebut memengaruhi kualitas udara di permukaan.
Pentingnya Data Terpadu dan Transparansi
Kenneth menekankan pentingnya pemerintah mengintegrasikan data sebaran asap dari satelit dengan hasil pengukuran kualitas udara di permukaan, termasuk konsentrasi partikulat halus PM2.5 dan PM10, serta Indeks Kualitas Udara (AQI). Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyampaikan deteksi asap tanpa memberikan penjelasan memadai mengenai kondisi kualitas udara di permukaan, potensi dampaknya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat.
Ia juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan analisis terpadu mengenai perkembangan sebaran asap, kondisi meteorologi, dan kualitas udara di berbagai wilayah Jakarta. Selain itu, seluruh alat pemantau kualitas udara harus dipastikan berfungsi optimal agar perubahan konsentrasi polutan dapat diketahui secara berkala dan informasinya disampaikan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah.
Langkah Mitigasi dan Informasi Publik
Apabila ditemukan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan, Kenneth meminta pemerintah segera memberikan informasi mengenai wilayah yang terdampak, tingkat risiko, serta rekomendasi aktivitas yang sesuai dengan kondisi kualitas udara. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berbasis data untuk mengambil langkah perlindungan yang tepat.
Penjelasan BMKG Mengenai Deteksi Asap
Sebelumnya, BMKG telah menjelaskan bahwa pemantauan melalui citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, namun belum secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pergerakan asap di Pulau Jawa cenderung bergerak ke arah tenggara hingga barat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau hanya melintas pada lapisan atmosfer atas.
Konten artikel belum tersedia.