Firli Bahuri Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pancasila

Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, secara resmi menyandang gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pancasila Jakarta. Gelar ini diperoleh setelah ia sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integritas Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat” pada sidang promosi doktor yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Jakarta, Sabtu.

Fokus Disertasi dan Metodologi

Dalam penelitiannya, Firli menjelaskan bahwa tujuan utama adalah menganalisis tanggung jawab pemerintah, mengkaji partisipasi masyarakat, serta merumuskan sebuah model ideal untuk penyelesaian konflik horizontal. Model ini diusulkan untuk mengintegrasikan aspek hukum, budaya, dan kesejahteraan sosial.

Disertasi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, atau yang dikenal sebagai socio-legal approach. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion – FGD), serta penyebaran kuesioner kepada responden masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dan statistik untuk mengidentifikasi pola konflik dan mengevaluasi efektivitas upaya penyelesaiannya.

Temuan Kunci Penelitian

Hasil penelitian Firli mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penanganan konflik belum mencapai tingkat optimal karena pendekatannya yang masih bersifat sektoral. Efektivitas penyelesaian konflik, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, legitimasi budaya lokal, dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat melalui mekanisme adat dan religius terbukti efektif dalam beberapa kasus. Namun, partisipasi ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun sosial.

Rekomendasi untuk Penanganan Konflik

Berdasarkan temuannya, Firli mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan penanganan konflik horizontal di Indonesia.

Peran Pemerintah Pusat

Firli menyarankan agar pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait, membentuk sebuah lembaga nasional yang terintegrasi. Lembaga ini diusulkan sebagai Badan Pusat Penanggulangan Konflik Nasional, yang akan mengoordinasikan pengelolaan konflik horizontal secara komprehensif. Badan ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian potensi konflik, penyusunan kebijakan, mitigasi, pendidikan, pencegahan, penyelesaian konflik, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik secara terpadu. Integrasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat sipil pada seluruh tahapan penanganan konflik juga ditekankan.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan dashboard nasional berbasis data yang menyajikan indikator konflik secara real-time. Ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, terintegrasi, dan berbasis bukti guna mendukung penanganan konflik yang preventif, adaptif, dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik horizontal. Ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi yang melibatkan aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara partisipatif, cepat, dan sesuai dengan karakteristik konflik di tingkat lokal.

Penguatan sistem deteksi dini dan peringatan dini konflik juga penting, melalui pemetaan risiko sosial, penguatan komunikasi lintas kelompok masyarakat, pendidikan toleransi, serta peningkatan pemerataan pembangunan dan akses ekonomi masyarakat. Tata kelola penyelesaian konflik horizontal juga perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil dalam satu sistem yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyelesaian konflik horizontal, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, serta mendukung terwujudnya stabilitas dan perdamaian sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia yang plural.

Kontribusi Perguruan Tinggi

Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelesaian konflik horizontal, Firli merekomendasikan perguruan tinggi untuk membuka dan mengembangkan Program Studi Magister Resolusi Konflik, pusat kajian, atau konsentrasi keilmuan berbasis pendekatan interdisipliner. Perguruan tinggi juga diharapkan berperan sebagai pusat riset dan pengembangan model penyelesaian konflik yang adaptif, dengan memperkuat nilai budaya lokal, toleransi, literasi digital, dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi penyelesaian konflik horizontal.